Senin, 13 Februari 2012

Butuh Solusi Nyata Untuk PKL

Dimuat di Media Indonesia.com Senin 13 Februari 2012
http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/3230

PKL selama Walikota Diani memimpin termasuk ke dalam empat skala prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Selain PKL ada kemiskinan, transportasi, dan kebersihan .Tapi sampai saat ini Pemkot Bogor belum bisa menyelesaikan yang satu ini. PKL di mata Pemkot Bogor telah melanggar aturan Kota, yaitu Perda no 13 tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Selain itu PKL juga disebut-sebut merupakan biangkerok terhambatnya arus lalu lintas di Kota Bogor. Bahkan Sekdakot BG mengatakan PKL telah mengambil ruang –ruang yang ada.

Apakah benar adanya seperti itu? Mungkin memang benar realita yang terjadi seperti itu, tapi seharusnya pemkot mempunyai kajian lebih mendalam mengenai latar belakang tindakan yang dilakukan oleh PKL. Apabila kita melihat empat skala prioritas permasalahan di Kota Bogor maka akan kita dapatkan korelasi antar permasalahan tersebut.

PKL yang tak tertata akan berimplikasi pada sektor kebersihan dan transportasi. PKL yang tak mendapatkan solusi relokasi akan menyebakan kemiskinan. Mau tidak mau seharusnya pemkot segera menyiapkan tempat relokasi yang sesuai untuk para korban penertiban PKL. Jangan hanya kata tapi butuh fakta solusi nyata. Sangat disesalkan memang apa yang telah terjadi. Banyak PKL mengatakan bahkan tak ada pemberitahuan kapan eksekusi penertiban. Sehingga mereka tidak bersiap diri untuk mengantisipasi.

Alih-alih ingin menegakkan perda tapi Pemkot kini terjebak dalam situasi dilematis bahwa relokasi masih dikaji dan nasib PKL akan terlunta-lunta. Masihkah demokrasi berjalan di Kota ini? Dari oleh dan untuk rakyat...

Eko Wardaya
Wakil Ketua KAMMI Bogor

Sabtu, 11 Februari 2012

Jangan Kalah dari Karl Marx

Dimuat di Islamedia.web.id Kamis 9 Februari 2012 
Fenomena aktivis dakwah yang berguguran di jalan juang sudah bukan hal baru dalam dunia dakwah. Dinamika dakwah yang luar biasa menyita seluruh energi individu kader tak bisa dielakkan. Hanya yang mampu bertahan yang akan tetap berada dalam perjalanan menuju tegaknya perdaban yang selalu dinantikan. Semakin melaju kencang keluar dari orbit terkecil hingga pancapaian sekarang seharusnya semakin membuat kader sadar bahwa energi harus selalu dilipatgandakn.

Mngkin itu selalu terbesit dalam benak semua kader namun tidak disaat posisi dilematis menghantui mereka. Antara cita dan cinta pilih yang mana? Pembicaraan kali ini akan kita kerucutkan kepada mereka para aktivis dakwah kampus yang akan menatap masa depan kehidupannya pasca amanah di Dakwah Kampus selsesai, pasca gelar sarjana di rayakan dalam seremoni wisuda.

Haru biru yang mewarnai wisuda apakah juga menandakan haru biru mereka akan masa depan dirinya dalam dunia dakwah? Macam-macam, ada yang agaknya lupa karena sibuk interview dimana-mana, senang karena amanah di kampus sudah selesai, bingung mengurusi surat transfer kepindahan halaqoh, dan lain-lain.

Saya rasa pembaca pernah mendengar orang-orang di luar sana mencibir terkait perilaku mantan-mantan pendakwah di kampus masing-masing. “Bukannya dia ikhwan ya? Koq sekarang pacaran?” atau “Dia akhwat kan? Sekarang sudah mengenakan celana panjang dan jlbabnya sudah tak lebar lagi!”. Begitulah yang terjadi, apa penyebabnya, banyak faktor.

Yang kali ini saya akan bahas adalah tipe aktivis yang bingung memilih antara cita-cita pribadi dengan cintanya pada Dakwah. Seperti telah disebutkan di muka, antara cita dan cinta pilih mana? Pilihan ini akan sangat menentukan keberlanjutan hidup seoarang aktivis dakwah bukan hanya kelanjutan aktivitas tarbawinya saja.

Jika ia egois dan memilih cita-cita bukan tidak mungkin ia adalah bagian dari prajurit yang gugur di medan dakwah dan menjadi orang seperti diatas dimana perilakunya sudah menunjukkan kepergiannya dari lingkaran cinta. Kecuali ia sudah mempersiapkan perencanaan dakwah selanjutnya. Tapi sekali lagi jika ini adalah pilihan egoisme pribadi. Yang kedua ia yang memilih menekan egoisme pribadi dengan memilih cinta, apa yang akan terjadi padanya? Mari kita melihat kisah seorang yahudi ini, ia adalah Karl Marx.

Karl Marx adalah seorang filsuf, pakar ekonomi politik, dan sosiolog yang pemikiran-pemikirannya mampu berpengaruh sampai saat ini. Yang dikenal dengan teori marxis dan lain sebagainya. Ia hidup miskin selama hidupnya dan hampir tak mampu bertahan hidup dengan sedikitya pendapatan dari tulisan-tulisannya dan bantuan Engel sahabatnya. Semasa hidup ia mengabdikan diri pada petualangan politik dan intelektualnya. Ia aktif di gerakan pekerja internasional untuk melakukan berbagai gerakan Revolusi sebagaimana yang ia yakini dan ia tulis. Ia mati dengan meninggalkan jejak sejarah yang mampu menggerakkan manusia.

Kisah Marx diatas bukan dimaksudkan untuk kita mengagguminya, namun kita akan ambil sebuah pelajaran dahsyat dari seorang Marx. Terlepas dari pemikirannya, Karl Marx yang seorang Yahudi saja berani dan yakin memilih cinta dan masuk pada lahan-lahan perjuangan. Padahal bisa saja ia memilih hidup nyaman sehingga ia tak akan hidup sulit.

Inilah yang akan didapatkan dari pilihan cinta. Melihat realita kebanyakan aktivis dakwah kita patut bertanya mengapa para aktivis dakwah tidak bisa seperti Marx, padahal sudah dijamin oleh Allah dalam berbagai firman-Nya, salah satunya :

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu (Surat Muhammad ayat 7)
                           
Kita bisa lebih hebat dari Marx karena kita umat Muslim, karena kita Aktivis Dakwah. Masihkah kita ragu akan janji Allah? Sudah banyak para pendahulu membuktikannya. Dan keyakinan Marx akan perjuangannya adalah cambuk buat kita sebagai umat Muslim khusunya para aktivis dakwah yang melepaskan cintanya pada perjuangan dakwah. 


Eko Wardaya

Rabu, 08 Februari 2012

Selidiki BPPTM!

Dimuat di Media Indonesia.com Senin 6 Februari 2012
http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/3186

Lagi-lagi muncul kasus yang terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah beberapa kali mewarnai kekisruhan antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat. Pembangunan showroom Madza yang terletak di Jalan Padjajaran IMB-nya belum kelar tapi sudah mencapai tahap 80%. Siapa yang memberikan legalitas pelaksanaan pembangunan tersebut?

Masih teringat kasus THM “nakal” yang digugat elemen ormas Islam sebelum ramadhan tahun lalu. Yang diduga tak mengantongi izin sesuai peruntukannya. Selanjutnya kisruh GKI Yasmin yang telah mengantongi IMB tapi dicabut Walikota karena ada masalah dalam proses meraih perizinan. Sampai hari ini pun masih menggantung. Bagaimana sebenarnya IMB diperoleh, mengapa seakan-akan mudah mendapatkannya? Atau begitu mudahnya diberikan tanpa melihat realitas di lapangan?

Bagaimanapun Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTM) adalah lembaga yang mengeluarkan IMB untuk selanjutnya disahkan oleh Walikota. Maka seharusnya BPPTM patut di selidiki, adakah “permainan” disana yang pada akhirnya sering memunculkan sengketa berkaitan dengan IMB?


Eko Wardaya
Wakil Ketua KAMMI Bogor

Minggu, 05 Februari 2012

Pemerintahan Tak Beretika

Dimuat di harian Lampung Post 4 dan 6 Februari 2012 

Gonjang-ganjing judgemen berbagai element rakyat terhadap kinerja pemerintah bukan semata angin lalu. Tapi sebuah bahan introspeksi atas tindak tanduk pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat yang telah diberikan dalam pesta Demokrasi empat tahunan. Pesta yang katanya meriah karena sangat mahal. Kepemimpinan incumbent seharusnya mematangkan konsepsi pemerintahan untuk mencapai visi yang telah dibuat sebelumnya bukan sebaliknya.

Jika prinsip demokrasi adalah dari oleh dan untuk rakyat, kini mengapa seakan-akan pemerintah mengabaikan dan tak mendengar rakyat. Bahkan saat ini ketidakpercayaan publik sudah masuk dalam tataran praksis di lapangan. Tindakan protes nyata, tak lagi dengan suara tapi tangan yang berkata. Sampai-sampai rakyat harus turun langsung membakar kantor Bupati seperti yang dilakukan di Bima dan buruh Bekasi memblokade jalan tol dengan pasukan lebih dari 10.000 orang.

Agaknya rakyat yang sudah kehilangan ekspektasi terhadap wakilnya di DPR tak punya jalan lain kecuali harus melakukan demokrasi langsung seperti pada penerapan di Yunani Kuno dahulu. Langsung berbicara kepada pemimpin negara.

Harapan akan terwujudnya good governance tapi malahan terjebak dalam sebuah penyelengaraan tak beretika, padahal etika pemerintah adalah dasar yang dibutuhkan dalam mewujudkan harapan tersebut.

Etika Pemerintahan
Good Governance mengandung dua arti, pertama menjunjung tinggi nilai luhur yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berhubungan dengan nilai-nilai kepemimpinan. Kedua, pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien.

Sedangkan etika pemerintahan selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang bersinggungan dengan hak-hak warga negara. Nilai-nilai keutamaan tersebut diantaranya penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM, keadilan dan kepantasan terhadap orang lain, kekuatan moralitas, ketabahan, serta berani, kesederhanaan dan pengendalian diri,  termasuk nilai agama dan sosial budaya.  

Bagaiman Pemerintahan Saat Ini?
Soe Hok Gie pada masa orde baru pernah mengkritik pemerintahan Soeharto dengan sebutan Pemerintahan Yang Tak Menarik (16/7/1969), salah satunya ia menggambarkan sosok fisik Soeharto yang tak menarik dan tak memiliki kemampuan komunikasi massa layaknya seorang pemimpin, kala itu Soekarno seakan jadi pembandingnya. Soe menyebutkan dengan visi pemerintahan yang semakin besar seharunya pemerintah berusaha lebih keras dalam mengajak semua elemen negara untuk mewujudkannya. Dibutuhkan pemimpin yang mampu mengkonversi komunikasi menjadi penggugah hati rakyat untuk bergerak bersama membangun cita.

Kini hal serupa terjadi, semenjak era reformasi bergulir belum ada pemimpin yang seperti itu, pun juga SBY. Yang ada SBY banyak mengeluh di depan kamera media atau di tulisan-tulisan wartawan. Bongkar pasang kabinet mungkin dinilai untuk mendongkrak kinerja pemerintah tapi SBY lupa, pemerintah tak bisa berjalan sendiri tanpa rakyat tapi rakyat bisa.

Boleh jadi keluhan-keluhan SBY merupakan cara menarik simpati rakyat agar rakyat tergerak hatinya sehingga mau bergerak bersama membangun Indonesia. Sayangnya rakyat sudah muak dengan berbagai hal pencitraan yang sering dilakukan presiden kita. Jurus jitu pencitraan SBY di mata rakyat kian hari kian kandas.

Pelanggaran HAM masih menyisakkan berbagai kasus dari kasus lampau seperti tragedi 1998 sampai kasus HAM anyar seperti Mesuji. Keadilan ternodai dengan maraknya diskriminasi rakyat dalam hal pendidikan maupun agama. Coba kita tengok pendidikan rakyat miskin yang seadanya sangat jauh berbeda dengan rakyat berkemampuan. Dan sulitnya jemaat GKI Yasmin beribadah sehingga terlunta-lunta sampai saat ini.

Bahkan baru-baru ini disaat rakyat dihebohkan pengerukan rupiah oleh anggota DPR melalui proyek yang ada, ternyata diam-diam pemerintah juga bermain di lahannya sendiri. Ditemukan nilai fantastis untuk sebuah tempat parkir sebesar 12,3 miliar. Empat kali lipat jumlah yang dikeluarkan untuk tempat parkir DPR.  Pertunjukan itu dengan jelas memperlihatkan kepada kita tak adanya kesederhanaan dan pengendalian diri pemerintah mengelola anggarannya, bukannya berhemat untuk rakyat.

Masih banyak lagi fakta miris perilaku pemerintahan yang jauh dari nilai etika seperti telah penulis uraikan di muka. Menyedihkan, apabila nilai-nilai keutamaan etika pemerintahan sudah dilanggar, maka pantaslah pemerintahan kali ini di stempel cap “Pemerintahan Tak Beretika”. Tak usahlah jauh-jauh bermimpi mewujudkan good governance.

Harusnya pemimpin terpilih berusaha membayar hutang pesta Demokrasi yang teramat mahal itu dengan bukti janji-janjinya masa kampanye. Bukan membayar hutang pada partainya atau koalisi pendukung pemerintah.



Eko Wardaya
Wakil Ketua KAMMI Bogor

Rabu, 01 Februari 2012

Dimana-Dimana, Kejari?

Dimuat di Media Indonesia.com 2 Februari 2012
http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/3149

Awal tahun naga air ini nampaknya Kota Bogor masih pantas menyandang gelar salah satu  kota terkorup di Indonesia sebagaimana yang telah dianugerahkan KPK pada akhir November tahun lalu. Terlepas dari indikator apa yang digunakan KPK untuk memberikan gelar “memalukan” tersebut. Kini saatnya masyarakat Kota Bogor sendiri yang menilai.

Sampai hari ini ada beberapa kasus korupsi yang sudah mulai tak ada gaungnya lagi yaitu kasus korupsi karya padat Gate Dinsosnakertrans, Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) SMAKBO, TPPAS Kayu Manis, dan BBM Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Tak ada progres berarti tentang kasus-kasus di atas. Entah karena kejari sibuk dengan seabrek kasus yang ada sehingga tak sempat melaporkan kepada publik sampai dimana perkembangan masing-masing kasus atau ada “apa-apa” dengan kejari?

Bahkan perlu dipertanyakan apakah kejari memang sedang menyelesaikan kasus-kasus di atas? Pertanyaan ini perlu disampaikan mengingat pada dugaan kasus “main mata” THM nakal tahun lalu dimana kejari lamban beraksi.

Kejari sebagai lembaga penegak hukum harus mampu menjadi ambasador bagi penyelesaian kasus korupsi di wilayah Kota Bogor. Tentunya disertai dengan transparansi kasus-kasus yang sedang ditangani. Inilah bentuk pertanggungjawaban kejari kepada publik atas tugas yang diemban. Jangan sampai menimbulkan suudzon dikalangan masyarakat yang berimbas tak adanya dukungan publik kepada kejari. Bagaimana masyarakat bisa menilai sedangkan mereka tak tahu menahu. Pantaslah kiranya Kota Terkorup masih kita sandang.

Pak Kajari dimana taringmu? Mayarakat Bogor sudah rindu dan menantikan Kota Bogor bebas korupsi.



Eko Wardaya
Wakil Ketua KAMMI Bogor

Kemenangan Hati


Menanti buka diam
Menunggu tak hanya termenung
Menjemput tak hanya harapan
Menggapai tak hanya asa
Butuh pengorbanan
Kekuatan pikiran
Kekaguman sosial
Ketersediaan nurani



Eko Wardaya

Syahdu


Suara adzan menggelegar
Merdu, penuh haru
Allahu Akbar Allahu Akbar
Hati terenyak
Kaki ingin melangkah
Telinga tak hanya ingin mendengar

 

Eko Wardaya