Dimuat di Media Indonesia.com Senin 13 Februari 2012
http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/3230
PKL selama Walikota Diani memimpin termasuk ke dalam empat skala prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Selain PKL ada kemiskinan, transportasi, dan kebersihan .Tapi sampai saat ini Pemkot Bogor belum bisa menyelesaikan yang satu ini. PKL di mata Pemkot Bogor telah melanggar aturan Kota, yaitu Perda no 13 tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Selain itu PKL juga disebut-sebut merupakan biangkerok terhambatnya arus lalu lintas di Kota Bogor. Bahkan Sekdakot BG mengatakan PKL telah mengambil ruang –ruang yang ada.
Apakah benar adanya seperti itu? Mungkin memang benar realita yang terjadi seperti itu, tapi seharusnya pemkot mempunyai kajian lebih mendalam mengenai latar belakang tindakan yang dilakukan oleh PKL. Apabila kita melihat empat skala prioritas permasalahan di Kota Bogor maka akan kita dapatkan korelasi antar permasalahan tersebut.
PKL yang tak tertata akan berimplikasi pada sektor kebersihan dan transportasi. PKL yang tak mendapatkan solusi relokasi akan menyebakan kemiskinan. Mau tidak mau seharusnya pemkot segera menyiapkan tempat relokasi yang sesuai untuk para korban penertiban PKL. Jangan hanya kata tapi butuh fakta solusi nyata. Sangat disesalkan memang apa yang telah terjadi. Banyak PKL mengatakan bahkan tak ada pemberitahuan kapan eksekusi penertiban. Sehingga mereka tidak bersiap diri untuk mengantisipasi.
Alih-alih ingin menegakkan perda tapi Pemkot kini terjebak dalam situasi dilematis bahwa relokasi masih dikaji dan nasib PKL akan terlunta-lunta. Masihkah demokrasi berjalan di Kota ini? Dari oleh dan untuk rakyat...
http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/3230
PKL selama Walikota Diani memimpin termasuk ke dalam empat skala prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Selain PKL ada kemiskinan, transportasi, dan kebersihan .Tapi sampai saat ini Pemkot Bogor belum bisa menyelesaikan yang satu ini. PKL di mata Pemkot Bogor telah melanggar aturan Kota, yaitu Perda no 13 tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Selain itu PKL juga disebut-sebut merupakan biangkerok terhambatnya arus lalu lintas di Kota Bogor. Bahkan Sekdakot BG mengatakan PKL telah mengambil ruang –ruang yang ada.
Apakah benar adanya seperti itu? Mungkin memang benar realita yang terjadi seperti itu, tapi seharusnya pemkot mempunyai kajian lebih mendalam mengenai latar belakang tindakan yang dilakukan oleh PKL. Apabila kita melihat empat skala prioritas permasalahan di Kota Bogor maka akan kita dapatkan korelasi antar permasalahan tersebut.
PKL yang tak tertata akan berimplikasi pada sektor kebersihan dan transportasi. PKL yang tak mendapatkan solusi relokasi akan menyebakan kemiskinan. Mau tidak mau seharusnya pemkot segera menyiapkan tempat relokasi yang sesuai untuk para korban penertiban PKL. Jangan hanya kata tapi butuh fakta solusi nyata. Sangat disesalkan memang apa yang telah terjadi. Banyak PKL mengatakan bahkan tak ada pemberitahuan kapan eksekusi penertiban. Sehingga mereka tidak bersiap diri untuk mengantisipasi.
Alih-alih ingin menegakkan perda tapi Pemkot kini terjebak dalam situasi dilematis bahwa relokasi masih dikaji dan nasib PKL akan terlunta-lunta. Masihkah demokrasi berjalan di Kota ini? Dari oleh dan untuk rakyat...
Eko Wardaya
Wakil Ketua KAMMI Bogor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar