http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/3149
Awal tahun naga air ini nampaknya Kota Bogor masih pantas menyandang gelar salah satu kota terkorup di Indonesia sebagaimana yang telah dianugerahkan KPK pada akhir November tahun lalu. Terlepas dari indikator apa yang digunakan KPK untuk memberikan gelar “memalukan” tersebut. Kini saatnya masyarakat Kota Bogor sendiri yang menilai.
Sampai hari ini ada beberapa kasus korupsi yang sudah mulai tak ada gaungnya lagi yaitu kasus korupsi karya padat Gate Dinsosnakertrans, Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) SMAKBO, TPPAS Kayu Manis, dan BBM Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Tak ada progres berarti tentang kasus-kasus di atas. Entah karena kejari sibuk dengan seabrek kasus yang ada sehingga tak sempat melaporkan kepada publik sampai dimana perkembangan masing-masing kasus atau ada “apa-apa” dengan kejari?
Bahkan perlu dipertanyakan apakah kejari memang sedang menyelesaikan kasus-kasus di atas? Pertanyaan ini perlu disampaikan mengingat pada dugaan kasus “main mata” THM nakal tahun lalu dimana kejari lamban beraksi.
Kejari sebagai lembaga penegak hukum harus mampu menjadi ambasador bagi penyelesaian kasus korupsi di wilayah Kota Bogor. Tentunya disertai dengan transparansi kasus-kasus yang sedang ditangani. Inilah bentuk pertanggungjawaban kejari kepada publik atas tugas yang diemban. Jangan sampai menimbulkan suudzon dikalangan masyarakat yang berimbas tak adanya dukungan publik kepada kejari. Bagaimana masyarakat bisa menilai sedangkan mereka tak tahu menahu. Pantaslah kiranya Kota Terkorup masih kita sandang.
Pak Kajari dimana taringmu? Mayarakat Bogor sudah rindu dan menantikan Kota Bogor bebas korupsi.
Eko Wardaya
Wakil Ketua KAMMI Bogor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar