Pada hari Sabtu (24/12) sebuah tajuk surat kabar nasional berjudul Kedamaian Kian Hilang memaparkan beberapa permasalahan berujung kekerasan yang terjadi di negeri kita pada tahun 2011. Namun kekerasan yang dimaksud bukan hanya pada tataran fisik melainkan juga kekerasan sikap elit penguasa di negeri ini.
Sangat mengejutkan bagi saya, sengketa perizinan gereja GKI Yasmin yang belum kelar disebutkan sebagai akibat dari kekerasan pejabat pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Diani Budiarto sebagai Walikota Bogor. Diani dianggap keras (baca: arogan) karena melalaikan putusan hukum Mahkamah Agung dengan tetap melarang jemaat GKI Yasmin beribadah di gereja mereka.
Lagi-lagi Kota Bogor tercoreng di penghujung tahun 2011 ini. Disaat berbagai permasalahan belum terselesaikan, sekarang Kota Bogor dianggap menjadi penyumbang hilangnya kedamaian di negeri ini. Padahal hal itu adalah ulah pejabat Kota Bogor yang bertele-tele dalam meyelesaikan kasus GKI Yasmin. Lambannya pejabat dalam meyelesaikan problematika rakyat berujung pada buruknya penilaian terhadap Kota Bogor.
Bagaimana Pak Diani beserta jajarannya? Silakan menjawab dengan bukti penyelesaian, bukan sekedar pembicaraan di media. Karena Bogor adalah Kota Beriman yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan UUD 1945.
Eko Wardaya
Pengurus Daerah KAMMI Bogor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar